ade blog

Anggota Komisi III dari F-PAN Azlaini Agus meminta kepada Kapolri membuat kebijakan terobosan untuk mengejar ketertinggalan jumlah Polwan dijajaran Kepolisian. Hal ini disampaikan pada saat RDPU dengan APIK, Forum Masyarakat Peduli Listrik dan PT Banda Kersa, Selasa (18/9) di gedung DPR.

Peningkatan jumlah Polwan ini sangat diperlukan mengingat perbandingan jumlah Polisi Wanita (Polwan) dan Polisi laki-laki (Polki) yang tidak sebanding, dimana jumlah Polwan ditiap-tiap daerah hanya mencapai tiga persen.




Peningkatan jumlah Polwan ini sangat diperlukan mengingat perbandingan jumlah Polisi Wanita (Polwan) dan Polisi laki-laki (Polki) yang tidak sebanding, dimana jumlah Polwan ditiap-tiap daerah hanya mencapai tiga persen.

Selain itu, banyaknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus-kasus kriminal lainnya yang melibatkan kaum perempuan semakin banyak membutuhkan keberadaan Polwan.

Selama ini, kata Azlaini, kita sangat bias terhadap perempuan dengan mengatakan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, tapi riilnya tidak. Sangat sedikit jumlah Polwan yang menduduki jabatan-jabatan strategis dijajaran Kepolisian. “Kalau Polwan ini diberikan kesempatan, saya yakin mereka jauh lebih bertanggung jawab daripada laki-laki,” kata Azlaini dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Suripto.

Memang jika dilihat secara normatif tidak ada perbedaan itu, tapi dalam kenyataan di lapangan berbeda. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan untuk bintara saja sudah berbeda.

Seluruh Indonesia lembaga yang merekrut dan melatih Polwan hanya satu, sementara hampir semua Polda punya Sekolah Polisi Negara (SPN); dan SPN itu tidak menerima calon atau kandidat Polwan. Artinya, dari segi institusi saja sudah kurang lebih berbanding 1 : 30. “Disitulah letak diskriminasinya,” kata Azlaini.

Azlaini menambahkan, kenapa tidak semua SPN juga membuka rekrutmen dan pelatihan untuk Polwan, walaupun tidak harus semua SPN tapi dengan perbandingan 40 : 60 saja sudah cukup baik. Selama itu tidak dilakukan dan selama kebijakan itu tidak ada, maka ia yakin bias itu akan tetap terjadi, dan semakin hari bias itu semakin terasa.

Memang, kata Azlaini, ini bukan persoalan normatif semata, tapi persoalan kebijakan dan persoalan keberpihakan. “Kita mau kasih peluang tidak untuk perempuan, kalau mau memberi peluang buka semua kran untuk itu,” tambahnya.

Jadi, kata Azlaini, seperti dikatakan Pakar Hukum Satjipto Raharjo, jika citra polisi mau baik, maka kita harus mulai membuka kran itu dan harus memberikan peluang lebih banyak kepada perempuan.

Dari hasil penelitian yang disampaikan APIK terhadap pentingnya peningkatan jumlah dan peran Polisi Wanita dalam meningkatkan kinerja Polri dikatakan bahwa umumnya masyarakat lebih segan dan simpati kepada Polwan.

Mereka ini dianggap dapat menangani perkara khusus yang berkaitan dengan pelaku atau korban perempuan, dan secara keseluruhan Polwan dianggap dapat memperbaiki citra Polri yang negatif.

Perwakilan dari APIK Estu mengatakan, banyak warga masyarakat menginginkan lebih banyak kehadiran Polwan karena berbagai alasan. Diantaranya, semakin banyaknya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi potensi polwan dalam menjalankan tugas operasional kepolisian.

Jumlah polisi di tahun 2007 sebesar 360.381 orang, dengan prosentase polwan yang sangat kecil yaitu 11.706 orang atau 3,25 persen. Prosentase polwan dari tahun ke tahun hanya sekitar tiga persen dari seluruh jumlah polisi.

Angka tersebut menunjuk bahwa seorang polwan melayani 11.000 perempuan Indonesia yang jumlahnya sekitar 50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan peningkatan jumlah kekuatan Polisi Wanita di Indonesia, menurut APIK perlu adanya komitmen bersama dengan diterbitkannya Surat Keputusan dari Pimpinan Polri.

Surat Keputusan itu antara lain berisi penerimaan pendidikan di SPN-SPN seluruh Indonesia termasuk Sepolwan, menerima pendidikan Polwan dengan sistem rayonisasi di SPN-SPN dan penambahan anggaran APBN khusus untuk peningkatan jumlah polwan dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna jasa Polisi Wanita.